Koalisi ‘Gerakan Anak Bangsa’ Berencana Laporkan Penyelenggara Pilkada 2020 Kabupaten Lampung Tengah , Ke DKPP Terkait ‘Dugaan” Pelanggaran Kode Etik

746

Bandar Lampung – Pemilihan umum (Pemilu) sejatinya diwarnai dengan hiruk pikuk, baik dalam persiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Kesuksesan dari suatu pemilihan umum tidak hanya ditentukan dari bagaimana jalannya pemungutan suara. Namun dilihat pula dari penyelesaian sengketa yang terjadi.

Seperti diketahui , Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Kabupaten Lampung Tengah 2020 ini , Marak tindak pidana ‘Money Politik’ yang di lakukan oleh pasangan calon Hi.Musa Ahmad dan Ardito Wijaya yang merupakan pasangan no urut 2 ( dua ), tetapi meskipun tindak pidana tersebut tertangkap oleh ornamen ( Panwascam ), dari Bawaslu kabupaten lampung tengah,  bahkan laporan dari masyarakat , Tetapi tak satupun tindak pidana pemilu tersebut dapat diketahui kelanjutannya oleh masyarakat luas sesuai mekanisme dan hak masyarakat mendapat informasi serta beberapa prinsip dasar kode etik penyelenggara pilkada yaitu keterbukaan, adil ,profesional serta mengedepankan kepentingan umum.

 

Untuk mengetahui apa saja jenis-jenis sengketa pemilihan umum, Terdapat dua jenis sengketa dalam pemilihan umum, yaitu sengketa dalam proses pemilu dan sengketa atas perselisihan hasil pemilu (PHPU).  Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), penindakan sengketa dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam melakukan pencegahan dan penindakan, tugas Bawaslu terbagi menjadi dua yaitu untuk melakukan penindakan atas pelanggaran pemilu dan penindakan atas sengketa proses pemilu.

Terdapat tiga pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana pemilu.

 

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU - ppt downloadMelihat proses pemilihan kepala daerah yang dinilai ‘ Carut Marut’ tidak transparan , adil serta tebuka, hal tersebut menmbuat beberapa Praktisi Pers , Praktisi Hukum , Aktivis Anti Korupsi dan Transparansi beserta Masyarakat menyatukan sikap dalam satu Koalisi ‘ Gerakan Anak Bangsa ( GERBANG ) yang berangkat dari sebuah kepedulian sert aproses perjalanan dan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 ini.

 

Hak Masyarakat untuk melaporkan hal ini menjadi motivasi Koalisi ‘ Gerakan Anak Bangsa ‘ menindak lanjuti pelanggaran kode etik maupun pelaksanaan pilkada, serta pembiaran atas tindak pidana ‘ Money Politik ‘, tanpa ada penindakan atau pun keterbukaan informasi kepada masyarakat luas atas hasil proses hukum tindak pidana  tersebut.

Hal tersebut menjadi perhatian serius  Koalisi ‘ Gerakan Anak Bangsa ‘ ( GERBANG ) dengan berencana mengadukan Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah ,  ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu ( DKPP ) di Jakarta, karena dinilai telah menciderai proses pelaksanaan pesta demokrasi serta melanggar kode etik maupun prinsip prinsip pelaksanaan pilkada.

Yudha Saputra , Koordinator Kolektifitas Koalisi Gerakan Anak Bangsa saat memberikan keterangan kepada media mengatakan ,Penyelenggara Pemilu atau Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah perlu menjaga intergeritas dan kredibelitasnya , untuk mewujudkan Pemilu yang Bermartabat , Bersih dan Berintergeritas. Jika dalam perjalanan atau proses itu dapat dipatuhi tentu dapat menghasilkan Pemimpin yang berkualitas serta dapat mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik ( Good Governance ) dan Pemerintahan yang bersih ( Clean Governance ).

” Setiap pelanggaran terhadap prinsip prinsip penyelenggara pemilu harus disikapi dan ditangani, karena hal tersebut dapat merusak proses dan hasil pemilu itu sendiri .” tegas praktisi pers yang juga merupakan Ketua DPW HPI Provinsi Lampung ini.

Hingga berita ini diturunkan , Koalisi ‘Gerakan Anak Bangsa’ tengah  mengumpulkan beberapa material seperti beberapa Bukti , Alat bukti , Saksi saksi, juga Saksi Ahli  yang berkompeten dalam menjabarkan secara akademik tentang klausul gugatan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah( Pilkada ) 2020 di Kabupaten Lampung Tengah,serta kelengapan beberapa dokumen lainnya, sebagai persyaratan mengajukan gugatan tersebut hingga lulus verifikasi dan layak di sidangkan oleh DKPP di Jakarta.

( Redaksi )

 

 

 

Facebook Comments