BAWASLU Lampung Tengah Diduga ‘ Melanggar ‘ Prinsip dan Kode Etik Penyelenggara Pilkada

1073

Bandar Lampung – Profesionalitas serta Kejujuran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas sebagi ‘Wasit’ dalam prosesi Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ), menjadi pertaruhan. Pasalnya pernyataan Ketua Bawaslu Lampung Tengah , Harmono saat berlangsungnya persidangan gugatan kejahatan TSM ‘ Money Politik ‘ yang dilakukan oleh Pasangan Calon Musa Ahmad dan Arditto Wijaya , Ketua Bawaslu ini dengan lantang menyatakan puluhan pengaduan terkait ‘Money Politik’ tersebut tak dapat dinaikan ke ranah selanjutnya karena tidak memenuhi unsur dan bukti yang kuat ( 29 / 12 , seperti dilansir RMOL.ID.

Pernyataan Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung tengah tersebut ‘Berbanding terbalik’¬† dengan pujian yang dilakukan rekan sekerja nya yaitu Edwin Nur , Ketua Bidang Pengawasan Bawaslu Lampung Tengah, Yang secara terang terangan memberikan ‘ Pujian ‘ Kepada Ketua Panwascam Padang Ratu yang telah berhasil mengungkap kejahatan’ Money Politik’ yang¬† dilakukan secara berulang oleh Pasangan Calon Musa Ahmad dan Arditto wijaya di wilayah kerjanya, beberapa waktu lalu, ( seperti dilansir oleh media online lokal di Lampung )

Yudha Saputra , Ketua DPW Himpunan Pewarta Indonesia ( HPI ) Propinsi Lampung.

Yudha Saputra , Kordinator Nasional Koalisi ‘ Gerakan Anak Bangsa ‘ yang merupakan gabungan beberapa praktisi pers , praktisi hukum , aktivis anti korupsi dan transparansi serta elemen masyarakat dari beberapa daerah seperti Propinsi Lampung , Bangka Belitung , DKI Jakarta dan Jawa Barat ini saat memberikan pendapatnya mengatakan, Harusnya Bawaslu sebagi pilar utama dalam prosesi pemilihan kepala daerah harus menjaga prinsip serta etika materil maupun etika formal sebagai aturan hukum dalam mewujudkan penyelenggara pilkada yang Berintergeritas dan Kredibel, saat ini kami tengah menyelesaikan beberapa materi serta dokumen lain untuk melaporkan hal ini ke DKPP di Jakarta.

” Harusnya , Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebagai pilar utama atau Wasit dalam prosesi pemilihan kepala daerah harus menjaga prinsip serta etika materil dan etika formal yang merupakan aturan atau produk hukum yang menjadi acuan dalam mewujudkan penyelenggara pilkada yang mempunyai Intergeritas serta terjaga Kredibelitasnya.” Tegas Praktisi Pers yang juga Ketua DPW Himpunan Pewarta Indonesia ( HPI ) Lampung ini.

 

Seperti diketahui , Proses pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Lampung saat ini tengah menjadi sorotan publik, pasalnya dari kejahatan ‘Money Politik’ yang dilakukan oleh Pasangan Musa Ahmad dan Ardito Wijaya yang diduga dilakukan secara tersistematis, masiv dan terstruktur ( TSM ) , Hingga pihak penyelenggara ( Bawaslu Lamteng ) yang dinilai tidak terbuka , jujur , adil serta kepentingan umum sebagai prinsip atau kode etik pelaksanaan pilkada ( Redaksi )

 

Facebook Comments