Koalisi Gerakan Anak Bangsa Bersiap ‘Melaporkan’ Ketua Bawaslu Lampung Tengah Ke DKPP di Jakarta

188

Bandar Lampung – Silang sengketa proses pemeilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Yang semakin ‘ Meruncing ‘ memasuki babak baru , Pasalnya Koalisi Geakan Anak Bangsa menyatakan secara tegas , Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah ,sebagai ‘Wasit’ dalam prosesi tersebut dinilai telah melakukan tindakan ‘Wan Prestasi ‘ oknum penyelenggara tersebut merupakan  ‘ Pembodohan Publik ‘ yang dapat merusak cita cita luhur pendiri bangsa yaitu mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih ( clean governance ) dan tata kelola pemerintahan ( good governance ) sehingga masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud.

Anton Subandi, SH, Kordinator Koalisi Gerakan Anak Bangsa ( GERBANG – RI ) Kabupaten Lampung Tengah saat di wawancarai secara khusus oleh Hot News.id mengatakan, Saya mewakili segenap kordinator Nasional serta segenap koordinator daerah Koalisi Gerakan Anak Bangsa Se Indonesia , bahwa hasil dari riset serta pendalaman permasalahan maupun problematika dalam pelaksanaan pilkada serentak ini masih banyak sekali hal yang harus dikaji ulang baik sisi standar operasional prosedur maupun produk hukum lainya, Salah satu sampling dari riset kami yaitu pilkada Kabupaten Lampung Tengah yang sangat banyak sekali melanggar aturan hukum pelaksanaan Pilkada maupun Kode etik penyelenggara pilkada, yang terstruktur , masiv dan tersistematis serta ‘menurunnya’ kepatuhan oknum penyelenggara sehingga kejahatan politik seperti ‘ Money Politik’ , Black Champaign , Organisator ASN , Serta melupakan keadilan malah sebaliknya memberikan ‘ Lahan Subur’ bagi para mafia politik juga para korporasi perusahaan.

Anton s, SH, Koordinator Daerah Koalisi ‘ Gerakan Anak Bangsa – Republik Indonesia ‘ ( GERBANG – RI ) Kabupaten Lampung Tengah.

” Sebagai Contoh beberapa indikasi telah terjadi nya kejahatan ‘Money Politik Oleh Tim Paslon Musa – Dito, yaitu di Dusun.Vll, Way Kekah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Minggu (6/12),lLalu anggota PPS 27 (panitia pemungutan suara) Bandar Jaya Barat lingkungan V (lima), Kemudian terjadi juga di Dusun 3 Kampung Haduyang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Hal tersebut telah masuk laporan di Panwascam Padang Ratu.”

 

” Yang lebih menjadi sorotan kami adalah kasus kejahatan money politik yangtelah sampai diamankan di Mapolres Lampung Tengah, untuk dimintai keterangan, dengan pelaku   2 orang tim pendukung Paslon nomor urut.02 yang diduga pemberi money politik, dan 5 orang warga yang diduga penerima, telah diamankan di Mapolres Lampung Tengah, untuk dimintai keterangannya, tetapi ini hanya menjadi ‘Guyonan’ alias pepesan kosong untuk menjadi bahan tertawaan, karena pernyataan Ketua Bawaslu Lampung Tengah mengenai puluhan laporan kasus kejahatan dugaan money politik ‘Tidak Dapat Diteruskan Ke Ranah Berikutnya’, Pernyataan tersebut menjadi sebuah pertanyaan serta kajian Koalisi Gerakan Anak Bangsa karena kami mengaggap apa yang dikatakan oleh ketua bawaslu adalah ‘Pembohongan Publik.’ Ujar aktivis yang dikenal berani ini.

Untuk diketahui beberapa metoda dalam pengawasan maupun penindakan kejahatan Money politik saat ini menjadi kajian utama beagi beberapa akedemisi, praktisi maupun aktivis, Hal senada juga dikatakan oleh , Herry Tany , Kordinator Koalisi ‘Gerakan Anak Bangsa – Republik Indonesia ‘ Provinsi DKI Jakarta , yang juga aktivis pergerakan 98, saat diwawancarai melalui telpon selularnya mengatakan, Perlu adanya Pengawasan pemilu yang dilakukan secara bersama sama antar elemen bangsa, hal ini merupakan strategi dalam mencapai proses pemilihan umum yang , jujur , adil , rahasia serta bermartabat.

Melalui proses seperti ,mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;

  1. Dalam penangan tindak pidana pemilu, sentra Penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) sebenarnya sudah memakai sistem terintegrasi yaitu sistem peradilan pidana (integrated Criminal Justice system). Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan masih banyak perbedaan pandangan dan pemahaman terkait dengan standar operasional Sentra gakkumdu; dan
  2. Bahwa Penerapan Pasal 55 KUHP adalah merupan terobosan hukum yang dapat diterapkan oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan penuntut dalam menangani tindak pidana pemilu apabila ketiadaan subjek dalam ketentuan pidana Pemilu

Aktivis GERBANG – RI ini juga menambahkan.

  1. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu penting kiranya penerapan Pasal 477 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 secara komprehensif bahwa Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Pasal tersebut telah menegaskan bahwa penanganan tindak pidana pemilu diselasaikan menurut KUHAP karena proses penyelidikan adalah merupakan proses penagananan pelanggaran dengan waktu yang tidak dapat dipisahkan antara penyelidikan dilakukan oleh Penyisik POLRI dan pengkajian/klarifikasi dilakukan oleh Sentra Gakkumdu;
  2. Bahwa sebagaimana angka 1 dalam Rekomendasi ini tidak hanya KUHAP yang dapat diterapkan dalam penanganan tindak Pidana pemilu namun juga Kitab undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan dalam mengisi kekosongan Hukum penanganan tindak Pidana Pemilu; dan
  3. Bahwa untuk menghindari intervensi dalam penaganan kasus penting kiranya dalam menerapkan secara utuh Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu agar sistem yang terintegrasi dalam penanganan tindak pidana pemilu dapat tercapai.

 

” Berdasarkan Hal tersebut kami mempunyai analisa berdasarkan kajian bersama bahwa apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 ini , rentan dengan pelanggaran kode etik serta kejahatan money politik yang terstruktur, masiv serta tersistematis ditengah masyarakat tetapi seolah dibiarkan saja, sehingga produk hukum yang mengatur hal tersebut hanya menjadi isapan jempol, maka kami akan melaporkan secara resmi stakeholder terkait dalam hal ini Bawaslu kabupaten Lampung Tengah kepada DKPP sebagai bentuk kepedulian serta partsipasi kami sebagai anak bangsadalam mewujudkan pemilu yang bermartabat , jujur , bersih serta berintergeritas.” ujar pria yang aktiv membela hak masyarakat miskin di ibukota.

( Tim Redaksi )

Facebook Comments