DPW HPI Lampung ‘Tolak’ Proses Verifikasi Kemitraan Media di Kota Metro , Dinilai ‘Terburu Buru’

460

www.hot-news.id, Kota Metro – Pemberlakuan proses kerja sama kemitraan berbasis online yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Metro ( Aplikasi Samber ) , mendapat pertentangan dari Organisasi Pers DPW Himpunan Pewarta Indonesia Propinsi Lampung. Hal tersebut disinyalir belum dapat menjadi sebuah Peraturan Hukum yang akan dijadikan sebuah Keputusan atau Peraturan Daerah.

Yudha Saputra , Ketua DPW Himpunan Pewarta Indonesia ( DPW HPI ) Propinsi Lampung saat memberikan keterangan kepada media mengatakan,

” Pemberlakuan keputusan ini jelas melanggar ketentuan persaingan usaha , juga beberapa tahapan verifikasi maupun proses penilaiaan , kami menilai adanya proses keberpihakan , Tentu hal ini tidak mewakili aspirasi seluruh pengusaha media.

”  Jika hal ini dibiarkan tentu praktek ‘Pengkotakan’ atau diskriminatif melalui prosesi yang tak sehat hanya akan menjadikan sebuah polemik baru.” urainya.

” Jelas kami menolak hal ini karena ini akan merusak iklim kondusifitas persaingan usaha bahkan independensi insan pers sebagai kontrol sosial bahkan mitra kerja strategis hanya menjadi slogan belaka ”

Yudha Saputra menambahkan , Suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentu harus melewati beberapa tahapan dan analisis serta kajian oleh para stake holder yang mempunyai kompetensi sesuai bidang atau domain nya.

” Beberapa media cetak maupun online yang tergabung pada DPW HPI Lampung , bahkan sudah 3 tahun menjadi mitra kerja di Pemerintah Kota Metro bahkan ada yang lebih , tapi kami kali ini , secara tegas ‘Menolak’ segala keputusan maupun proses yang telah ditetapkan Dinas Kominfo Kota Metro dan meminta kepada Walikota baru untuk menunda atau bahkan membatalkan keputusan yang dirumuskan pada jaman  Walikota terdahulu.” tegas jurnalis yang dikenal kritis ini.

Sejauh ini , Pemerintah Kota Metro dalam hal ini Dinas Kominfo telah bekerja dengan baik tetapi , pada praktek kerja masih ada proses kerja yang dinilai kurang ‘Profesional”,  bahkan dalam memenuhi standar seperti nilai kontrak kerja yang seharus nya satu ( 1 ) tahun dalam mata anggaran adalah 12 bulan, pernah dibayarkan hanya 9 bulan saja. Bahkan Slip laporan  dalam pemotongan PPN/ PPH tidak pernah diberikan, yang mana hal tersebut sangat vital bagi Perusahaan Media untuk menyusun laporan neraca pajak.” Jelasnya.

” Dalam standar waktu  pembayaran sebagai kewajiban kepada perusahaan media juga masih ‘Semau Gue’ ,  Jadi ada baiknya Walikota kembali memberikan ruang diskusi dan pematangan untuk proses pembuatan aturan hukum ini dan transaparan dalan tahapan verifikasi maupun Anggaran negara yang dipakai.”

Hingga berita ini diturunkan, DPW HPI Provinsi  Lampung beserta Tim Kuasa Hukum dan beberapa Pengusaha media sedang mengumpulkan beberapa materi sebagai bahan analisis dan kajian dalam ‘Melawan’ proses tersebut.

( Redaksi )

Facebook Comments