Hoaks! Dewan Pers Jadikan ‘Verfikasi Perusahaan Pers’ Dalam Urusan Kontrak Kerja Sama Perusahaan Media Dengan Pemerintah Daerah

194

Hot-News.id, Jakarta– Verifikasi Dewan Pers terhadap perusahaan media, tampaknya cukup membuat gaduh di kalangan insan pers, khususnya bagi pemilik media.

Apalagi sebelumnya tersebar isu, media yang belum terverifikasi Dewan Pers tidak bakal bisa menjalin kerja sama kontrak media dengan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan kata lain, jika tak mendapatkan kontrak dari Pemprov atau Pemkab/Pemkot, perusahaan media pun tak bisa menggali penghasilan dari pemerintah daerah.

Sementara sejauh ini, kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah sudah dimaklumi menjadi salah satu sumber penghasilan perusahaan media dalam menyejahterakan karyawannya, termasuk wartawan.

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh usai menyampaikan sesi pembuka sosialisasi mengatakan, semua perusahaan media tentunya harus berbasis legalitas, baik untuk urusan dunia bisnis maupun dunia yang lain.Kamis (19/12/2019),

“Semua itukan berbasis legalitas. Kenapa pakai basis legalitas, karena ini persoalan tanggung jawab,” terang Nuh.

 

Menurut mantan Menteri Pendidikan Nasional ini, dari legalitas tersebut semua akan tahu siapa media ini. Bahkan persoalan ini tidak hanya untuk urusan kerja sama dengan Pemprov, Pemkab dan Pemkot maupun lembaga lain.

“Saya istilahkan, tolong ramai-ramai masuk dalam KK atau Kartu Keluarga, dan menjadi keluarga besar Dewan Pers,” jelasnya.

Sejatinya tak ada yang perlu dikhawatirkan perusahaan media, mengingat saat ini untuk mendaftar menjadi bagian dari Dewan Pers sangat mudah karena cukup mendaftar via online. Selama memenuhi persyaratan, Dewan Pers sangat welcome.

“Jadi jangan sampai membuat perusahaan media tidak memenuhi syarat, terus ditambah tidak jelas, kalau terjadi apa-apa gimana ceritanya, siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu di momen yang sama, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun mengklarifikasi terkait adanya Surat Edaran Dewan Pers yang menyebutkan tentang pelarangan kerja sama kontrak pemerintah daerah dengan media yang belum terverifikasi.

“Surat Edaran itu hoaks. Jadi Dewan Pers, kena hoaks juga. Tidak benar kami menerbitkan Surat Edaran  tersebut.

( Tim Redaksi / Dewan Pers Media Center  )

Facebook Comments