DPW KAMPUD Dorong PN Kalianda Tahan Terdakwa Pencurian dan Penadah Diduga Libatkan Oknum Polisi dan Anggota DPRD

178

Hot-news.Id, Lampung – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan (Lamsel) telah melimpahkan berkas perkara pencurian dan perkara penadahan yang diduga melibatkan 2 (dua) oknum anggota polisi dan seorang anggota DPRD Lampung Utara ke Pengadilan Negeri (PN) Kalianda pada beberapa hari yang lalu, Selasa (16/3/2021). 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, diketahui status perkara pencurian dengan nomor perkara 110/Pid.B/2021/PN.Kla dengan terdakwa Yaumil Abdullah Bin Muhtar dan terdakwa Hendrix Bin A Sidik, sedangkan status perkara penadahan dengan nomor perkara ; 111/Pid.B/2021/PN.Kla dengan terdakwa Hatami, S.Sos Bin Iya Mada tidak dilakukan penahanan saat ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani tahap proses penyidikan sedangkan atas perbuatannya para terdakwa disangkakan dengan pasal 364 KUHAP dengan ancaman pidana paling lama 12 Tahun penjara.

Kabar tersebut mendapat sikap dan dorongan dari Ketua DPW Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) Seno Aji melalui siaran pers resminya, untuk mendorong agar sistem peradilan pidana (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan) melakukan penahanan kepada para terdakwa tersebut, beberapa waktu yang lalu, Minggu (21/3/2021).

Aktivis muda ini mengatakan bahwa sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerjasama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Perlu dipahami, Peradilan Pidana adalah sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan dan sistem Pemasyarakatan yang menggambarkan secara keseluruhan sejak proses penyelidikan sampai dengan pengawasan pelaksanaan putusan terhadap mereka yang dijatuhi pidana”. Lebih lanjut, “tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek adalah ; Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, Menyelesaikan kasus kejahatan terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang salah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Kemudian, tujuan akhir dari sistem peradilan pidana jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yaitu mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme, dan jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar”, ujar Seno Aji.

Lanjut, Ketua DPW KAMPUD ini menjelaskan terkait perkara pencurian yang diduga melibatkan 2 oknum anggota polisi dan perkara penadahan yang menyeret anggota DPRD Lampung Utara, pihak penyidik, penuntut dan pengadilan bisa menggunakan asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidah KUHAP.

“Terkait perkara pencurian yang diduga melibatkan 2 oknum anggota polisi dan perkara penadahan yang menyeret seorang anggota legislatif, tentunya hal ini menjadi perhatian khusus, penyidik maupun penuntut umum, dan hakim dapat menerapkan asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, dan asas legalitas dalam upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan sesuai ketentuan.

Kemudian, yang dapat melakukan penahanan sesuai pasal 20 KUHAP yaitu penyidik (polisi), penuntut dengan melakukan penahanan lanjutan (Kejaksaan), dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan hakim di Sidang Pengadilan. Karena perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan, hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan kepada para terdakwa sebagai tahanan rumah tahanan Negara, hal ini untuk mewujudkan salah satu tujuan sistem peradilan pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan terjadi sehingga Masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan”, tandas Seno Aji.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Lampung, Andrie Wahyu Setiawan, SH, S.Sos, MH menjelaskan berdasarkan koordinasi dengan pihak Kejari Lampung Selatan, tidak dilakukannya penahanan kepada para tersangka pada proses tahap penyidikan karena ada permohonan untuk tidak dilakukan penahanan.

“Bahwa penuntut umum tidak menahan tersangka pada tahap penyidikan, adanya permohonan dari pihak korban yang mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Kalianda, agar tidak dilakukan penahanan”, ungkap Kasipenkum Kejati Lampung beberapa waktu yang lalu, Sabtu (20/3/2021).

Dijelaskannya, jika penahanan diatur dalam Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

“Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana”.

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bara ezjung bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan.

Sementara, pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa yang namanya tersangka/terdakwa tidak wajib ditahan. Penahanan dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP (syarat objektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP (syarat subjektif)”, demikian jelas Kasipenkum Kejati Lampung. (Ril/Red)

Facebook Comments